potret kehidupan

Kemiskinan Karena Pembangunan Tak Merata

Sejauh ini tingkat kemiskinan belum juga jauh berkurang. Menurut ketua dewan pembuna himpunan pengusaha muda Indonesianhal ini terjadi karena pembangunan yang kurang merata. Ia mengkritik pemerintah karena hanya berfokus pada pembangunan di kota yang kaya sumber daya alam. Sementara itu, masih banyak daerah tertinggal yang mayoritas masyarakat miskin.

Bukan hanya ekonom dan pengusaha yang mengkritik. Pegiat lembaga swadaya masyarakat pun melihat bolong besar dalam upaya pemberantasan masyarakat dari kemiskinan. Kemakmuran rakyat dikhawatirkan semakin sulit tercapai mengingat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Belanja egawai tahun depan ditetapkan Rp 215,7 triliun. Pencapaian kemakmuran rakyat juga sulit tercapai karena anggaran kemiskinan kerap diselewengkan. Pada 2011, dianggarkan Rp 86 triliun, bagi 30,02 juta penduduk miskin. Secara sederhana tiap penduduk miskin mendapat alokasi sekitar Rp 2,8 juta per tahun atau sekitar Rp 238 ribu per bulan. Angka ini lebih tinggi dari garis kemiskinan.Tantangan yang dihadapi bangsa ini bertambah pelik dengan hadirnya krisis ekonomi.

Bank dunia mengingatkan perlunya penyiapan sistem peencanaan keuangan secara lebih modern. Dengan begitu, diharapkan perencanaan dan penyerapan anggaran bisa tepat waktu dan sasaran. Dalam catatan bank dunia penyerapan anggaran Indonesia pada 2010 masih di bawah 90 persen dan lebih banyak untuk belanja modal. Apalagi, kebiasaan Indonesia penyerapan anggaran baru optimal pada akhir tahun. Namun persoalannya masih sama yakni kultur masyarakat Indonesia yang terbiasa menyelesaikannya pada detik terakhir.

Referensi : Tempo edisi 18 Desember 2011

Ketika Kentang Makan Kentang

Petani kentang kembali tersedak. Tren penurunan harga jual yang merugikan petani terjadi lagi di pasaran, bahkan menjangkau sentra kentang. Di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah salah satu sentra kentang nasional harga kentang kembali turun sejak dua pekan lalu. Harga jual tertinggi sekarang Rp 4.000 per kilogram, alias impas dengan biaya produksi. Sebelumnya harga sempat di kisaran Rp 5.000 per kilogram.

Sejak  pertengahan Agustus laluharga jual kentang mulai terjun akibat serbuan kentang impor. Tak hanya di Dieng, kejadian ini merata di berbagai daerah yang dibanjiri kentang impor. Dari harga normal Rp 6.000 hingga Rp 7.000 ribu per kilogram, harga kentang anjlok hingga menjadi Rp 3.500 per kilogram. Setelah isu kentang impor mencuat, harga mulai normal.

Gara-gara terteror kentang impor itu, pertengahan Oktober lalu ratusan petani dari Dieng berunjuk rasa ke Jakarta, antara lain ke Kementrian Perdagangan. Mereka mempertanyakan serbuan kentang impor yang merugikan petani kentang di berbagai daerah.

Keresahan itu bisa dipahami mengingat bududaya kentang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di dataran tinggi Dieng. Setidaknya ada delapan desa penghasil kentang dengan sedikitnya seribu petani di setiap desa.

Komersialisasi produk semakin menjadi ketika pasar nasional dibuka untuk produk dari negara lain

Kebijakan pembatasan dan pelarangan baru berlaku untuk bibit dan benih kentang dalam otoritas Kementrian Pertanian.

Impor bibit hanya diperbolehkan untuk varietas kentang Atlantis, yang bisa diolah untuk sajian restoran cepat saji. Adapun varietas Granola, yang biasa digunakan pada masakan berkuah atau bahan makanan perkedel, dilarang karena sudah tersedia dalam negeri.

Wakil Mentri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menjelaskan koridor tata niaga itu untuk menjaga kepentingan nasional sehubungan dengan importasi produk hortikultura segar atupun olahan. Yang diatur adalah produk hortikultura umum, tapi dalam hal ini kentang masuk sebagai produkimpor yang diawasi khusus, mengingat gejolak yang terjadi. Kentang juga memberi kasus pertama pelaksanaannya nanti.

Khusus untuk kentang bea masuk impornya mungkin akan dinaikkan. Proteksi bea masuk untuk melindungi kepentingan petani dari perdagangan yang tidak fair juga membentengi kebijakan negara asal yang memberikan subsidi sangat besar, sehingga komoditas ekspornya murah, atau bahkan negara yang melakukan praktek dumping. Perlindungan untuk petani ini salah satu dari perlindungan yang diatur dalam regulasi impor hortikultura nanti. Selain untuk petani, perlindungan lain mencakup keamanan pangan dalam negeri dari bahan yang berbahaya, misalnya produk terancam radiasi. Perlindungan yang mencakup keamanan hayati dan ekosistem.

Referensi : media massa

Perkuat Karakter Bangsa Bahari

Wilayah Indonesia trdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, membujur dari barat ke timur dan melintang dari utara ke selatan di sekitar garis khatulistiwa. Luas wilayah laut Indonesia 5,8 juta km2 wilayah teritorial dan 2,7 juta km2 wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, di Indonesia terdapat 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.

Luasnya wilayah laut Indonesia merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Keanekaragaman alam laut secara ekonomis dapat diekploitasi dan dieksplorasi agar bernilai ekonomis bagi warga negara. Pada saat bersamaan pelestarian dan pengelolaan potensi laut juga perlu do kembangkan agar potensi laut bisa dimanfaatkan bagi masa depan bangsa ini.

Laut bagi bangsa Indonesia selain sebagai media pertahanan juga sebagai harapan masa depan negara karena nilai ekonomis yang dikandungnya dapat diandalkan sebagai pilar utama penopang ekonomi nasional.

Pengelolaan kawasan laut membutuhkan tiga hal penting yaitu ilmu dan teknologi, , pengembangan budaya bahari, dan jaminan kepastian keamanan laut. Dukungan ilmu dan teknologi diperlukan agar setiap kebijakan pengelolaan laut memberikan nilai tambah yang optimum bagi bangsa ini.

Pendidikan Maritim

Pada era globalisasi pengelolaan setiap potensi alam termasuk sumber daya kelautan hanya bisa dilakukan dengan pendekatan terpadu dan komprehensif. Kebijakan negeri kelautan hanya bisa sukses secara berkelanjutan jika terdapat basis kultur yang terbuka, dukungan kebijakan, kemmpuan modal dan pengetahuan dalam bidang maritim.

Salah stu upaya pemerintah untuk membangundan mengembangkan dunia maritim tersebut adalah pendirian 10 Perguruan Tinggi Kelautan di kota-kota besar yang terletak di kawasan pesisir. Saat ini Universitas Maritim Raja Ali Haji di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan menjadi iversitas negeri ng menyelenggarakan pendidikan maritim.

Melalui eraturan presiden Nomor 53 tahun 2011 tentang Pendirian Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 8 September 2011, diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai bekal utama dalam pengelolaan potensi laut. Selain memiliki kemampuan maritim yang mumpuni juga diperlukan wawasan global yang akan mampu menghantarkan kekuatan maritim Indonesia untuk bersaing di dunia Internasional.

Kembangkan Budaya Bahari

Pembangunan karakter bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air saat ini merupakan agenda penting bagi Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan banyaknya budaya dan tradisi asing yang masuk ke Indonesia, perlu dikembangkan jati diri bangsa. Salah satu karakter yang bisa dikembangkan adalah karakter bahari.

Bangsa berkarakter bahari tidak harus diartikan sebagian  besar terdiri dari masyarakat nelayan, tetapi bangsa yang menyadari kehidupan masa depannya bergantung pada lautan. Beberapa karakter bahari yang perlu dikembangkan antara lain keneranian pelaut, egaliter, inovatif, toleransi dan suka bekerjasama. Intinya selau menolah, menggali, dan memanfaatkan laut sebagai tulang punggung bangsa dan negara.

Referensi : media masaa

DPR berinisiati merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Forum internal komisi Hukum DPR menyepakati 10 isu krusial dalam revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 9 UU no.30 Tahun 2002), di mata Indonesia Corruption Watch, sebagian besar idu tersebut tak lain untuk memereteli kewenangan KPK.

• ·         Penyidik mandiri

KPK akan diberi kewenangan merekrut penyidik dan penuntut sendiri. Selama ini penyidik dan penuntut dipasok dari kepolisian dan kejaksaan, yang memungkinkan intervensi penyidikan jika menyangkut dua lembaga itu.

Pasal 39 ayat (5) UU No.30/2002

Penyelidik dan penyidik dapat berasal dari unsir nonkepolisian dan nonkejaksaan

• ·         Laporan Harta

Ada sanksi kepada pejabat yang lali melaporakn harta kekayaan

Bab II A

Pasal 15A, Pasal 15-8, dan Pasal 15C

• ·         Penyadapan

Wewenang menyadap diatur ulang dan seizin ketua pengadilan

Pasal 12 ayat (2)

Penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi prasyarat sebagai berikut: setelah ada bukti pemulaan yang culup

• ·         Agenda

Akan dipertegasoal supervisi, kooerdinasi, penindakan dan agenda reformasi birokrasi.

·         Penyitaan dan penggeledahan

DPR menilai kewenangna ini terlalu luas tanpa ada izin pengadilan

• ·         Penghentian penyelidikan

KPK akan diberi kewenangan menghentikan penyidikan

• ·         Kolegial

Prinsip kolektif kolegial dalam keputusan komisioner KPK akan ditinjau ulang

Pasal 32  (1): pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena: menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana korupsi

• ·         Pencegahan

KPK hanya akan diberi kewenangan mencegah, sedangkan kewenangan menindak koruptor dikembalikan ke kepolisian dan kejaksan

• ·         Kewenangan

KPK harus dibatasi menyidik kasus korupsi denagn kerugian di atas Rp 10 miliar

• ·         Posisi

KPK akan difokuskan menyelamatkan uang negara, bukan menghukum koruptor

Referensi : Tempo  edisi 11 Desember 2011