Sejauh
ini tingkat kemiskinan belum juga jauh berkurang. Menurut ketua dewan pembuna
himpunan pengusaha muda Indonesianhal ini terjadi karena pembangunan yang
kurang merata. Ia mengkritik pemerintah karena hanya berfokus pada pembangunan
di kota yang kaya sumber daya alam. Sementara itu, masih banyak daerah
tertinggal yang mayoritas masyarakat miskin.
Bukan
hanya ekonom dan pengusaha yang mengkritik. Pegiat lembaga swadaya masyarakat
pun melihat bolong besar dalam upaya pemberantasan masyarakat dari kemiskinan. Kemakmuran
rakyat dikhawatirkan semakin sulit tercapai mengingat postur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 2012. Belanja egawai tahun depan ditetapkan Rp
215,7 triliun. Pencapaian kemakmuran rakyat juga sulit tercapai karena anggaran
kemiskinan kerap diselewengkan. Pada 2011, dianggarkan Rp 86 triliun, bagi
30,02 juta penduduk miskin. Secara sederhana tiap penduduk miskin mendapat
alokasi sekitar Rp 2,8 juta per tahun atau sekitar Rp 238 ribu per bulan. Angka
ini lebih tinggi dari garis kemiskinan.Tantangan yang dihadapi bangsa ini
bertambah pelik dengan hadirnya krisis ekonomi.
Bank
dunia mengingatkan perlunya penyiapan sistem peencanaan keuangan secara lebih
modern. Dengan begitu, diharapkan perencanaan dan penyerapan anggaran bisa
tepat waktu dan sasaran. Dalam catatan bank dunia penyerapan anggaran Indonesia
pada 2010 masih di bawah 90 persen dan lebih banyak untuk belanja modal. Apalagi,
kebiasaan Indonesia penyerapan anggaran baru optimal pada akhir tahun. Namun persoalannya
masih sama yakni kultur masyarakat Indonesia yang terbiasa menyelesaikannya
pada detik terakhir.
Referensi : Tempo edisi
18 Desember 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar